nusakini.com--Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membahas pengelolaan utang negara dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah mengelola utang negara secara prudent atau hati-hati dan produktif. Oleh karena itu, walaupun ada kenaikan utang tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan jauh lebih besar. 

"MRT Jakarta 24 triliun pinjaman akan menciptakan fasilitas mass rapid transit atau pengangkutan massal untuk 412 ribu penumpang per hari atau 48 juta penumpang per tahun, menciptakan 48 ribu lapangan kerja selama masa konstruksi. Waduk Jatigede biaya utang 4 triliun, mengairi 90 ribu hektar jaringan irigasi, menghasilkan listrik 110 megawatt, pengamanan banjir untuk 14 ribu hektar, dan masyarakat bisa melakukan penanaman padi 2 kali musim tanam," ujar Menkeu di Ruang Rapat Kerja Komisi XI pada Senin (04/09). 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

Lebih lanjut Menkeu juga menjelaskan untuk mengetahui kondisi utang negara, perlu diketahui posisi utang negara maju lainnya. Di antara negara-negara G20, Indonesia berada dalam posisi yang rendah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat ataupun Jepang. Amerika Serikat memiliki angka defisit mencapai 6,7% dibandingkan dengan Produk Domestik Brutto (PDB), sedangkan Jepang berada di angka 6,4%.

Menkeu juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki defisit yang rendah tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. "Kami mengelola utang dengan menjaga agar rasio pinjaman terhadap GDP selalu dibawah threshold 30%, walaupun UU Keuangan Negara membolehkan sampai dengan 60% tapi kita tetap menggunakan threshold jauh di bawah 30%," pungkas Menkeu. 

Dari strategi pengelolaan utang, Menkeu menjelaskan bahwa utang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dengan risiko yang dikelola seoptimal mungkin. Untuk meningkatkan kredibilitas dan prediktabilitas pengelolaan utang, maka Pemerintah juga terus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam kebijakan pengelolaan utang.

"Dalam rangka mencapai tujuan bernegara mencapai masyarakat yang adil dan makmur kita perlu untuk terus menjalankan pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan baik dilakukan melalui pinjaman pemerintah selalu diyakinkan adalah untuk diinvetasikan pada sektor-sektor produktfif sehingga beban generasi yang datang akan jauh lebih kecil di dalam kemampuan untuk membayar kembali," ungkapnya. (p/ab)